Pemda Pangandaran Diduga Rugikan Rp98 Miliar Uang Negara, LSM Warmasindo Minta KPK Segera Tindaklanjuti

Gedung KPK. Foto: ROL.
Jakarta, FIMNY.or.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Aspirasi Masyarakat Indonesia (LSM Warmasindo) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat.

“Diketahui praktik korupsi itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp98 miliar berdasarkan temuan pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 yang patut diduga terdapat keganjilan,” kata pengacara LSM Warmasindo Rio Ramabaskara di Jakarta, Rabu.

Pengacara kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjelaskan, awalnya Ketua Umum LSM Warmasindo Ujang Denny Supriatna mengadukan dugaan korupsi itu ke Polda Jawa Barat berdasarkan Nomor Pengaduan : 20/LAPDU-TPK/WRMS/DPP/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017.

Namun pihak Polda Jawa Barat diambil alih KPK yang diperkuat pengaduan resmi oleh tim kuasa hukum LSM Warmasindo ke KPK pada Juni 2017.

Rio menjelaskan Kabupaten Pangandaran memiliki potensi besar pada sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang telah memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis sejak 16 November 2012.

Rio mengungkapkan kliennya menemukan berbagai kejanggalan penggunaan anggaran pemerintah yang diduga melibatkan unsur penyelenggara negara dan pemenang lelang proyek.

Rio mengatakan kejanggalan pengelolaan anggaran negara meliputi tidak terdapat laporan bunga deposito Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut relasinya senilai Rp3,77 miliar.

Laporan itu juga tidak tersaji pada dokumen LKPJ terkait pengembalian denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan uang muka sebesar Rp5,29 miliar.

Selanjutnya, terdapat sisa anggaran senilai Rp71,2 miliar dibandingkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp123,3 miliar yang direalisasikan sekitar Rp51,9 miliar.

Kejanggalan lainnya menurut Rio tertera pada LKPJ TA 2016 yang terdapat perbedaan antara 2015 dan 2016 mencapai Rp5,5 miliar meliputi Dinas Puhubkominfo senilai Rp1,85 miliar, SKPD (Rp150 juta), Dinas Dikbudpora (Rp1,24 miliar) dan Dinas Kesehatan (Rp1,05 miliar).

Kuasa Hukum Lainnya, Syarifudin M Kasim menambahkan dugaan korupsi juga terjadi pada proyek pembangunan jalan menuju pemakaman umum Desa Pager Gunung Kecamatan Pangandaran senilai Rp958 juta terindikasi pengadaan fiktif karena telah dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan berstatus bukan jalan kabupaten.

Proyek pembangunan yang dimanipulasi lainnya dituturkan Syarifudin yaitu proyek pengadaan jembagan sepanjang 40 meter di Sungai Sintok Tunggilis Ciparakan senilai Rp1,93 miliar yang dibangun tanpa tiang penyangga tengah.

“Proyek ini menggunakan pondasi bekas sebelumnya sehingga pengerjaan baru mencapai 60 persen sudah ambruk dan mangkrak,” ungkap Syarifudin.

Syarifudin beberkan bahwa dugaan korupsi lainnya yakni proyek program pertanian kedelai seluas 1.500 hektare per 10 kecamatan, jagung seluas 750 ha per sembilan kecamatan, padi sawah (6.000 ha) per 10 kecamatan, padi ladang (300 ha) per empat kecamatan dan kacang tanah.

Syarifudin menyatakan total anggaran pengadaan proyek pertanian itu sebesar Rp9,26 miliar namun terealisasi sekitar Rp4 miliar sehingga diduga terjadi penyimpangan mencapai Rp5,26 miliar. (*)