Home » , » Hubungan Disiplin Ilmu Kedokteran dan Hukum dalam Profesi Kedokteran

Hubungan Disiplin Ilmu Kedokteran dan Hukum dalam Profesi Kedokteran

Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
FIMNY.org – Profesi kedokteran merupakan profesi tertua di dunia yang kehadiranya untuk mewujudkan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat secara luas dengan tidak melepaskan nilai-nilai pengabdian yang lebih mendahulukan kepentingan pelayanan medis masyarakat itu sendiri.

Maka dengan itu, sering dikatakan bahwa pengemban profesi dibidang kedokteran senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual (Endang Kusuma Astuti: 2009). Profesi kedokteran digolongkan sebagai profesi, dikarenakan mengahruskan setiap orang yang mempelajari keilmuan kedokteran, dituntut menguasai keilmuan dan keterampilan khusus dari institusi pendidikan yang menyelenggarakan keilmuan kedokteran tersebut secara utuh dan sistematis. Dengan dikategorikan dokter sebagai profesi, maka dalam menjalankan profesinya, dokter tidak terlepas dari aturan internal yang mengatur tindakan kedokteran yang akan dilakukannya terhadap pasien. Etika Kedokteran, dan Disiplin Ilmu Kedokteran merupakan aturan internal yang terdapat dalam profesi kedokteran, namun dalam kesempatan ini, penulis lebih memfokuskan pada disiplin ilmu kedokteran yang memiliki kaitan erat dengan hukum untuk membuktikan adanya dugaan kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran.

Sebelum membahas hubungan disiplin ilmu kedokteran dan hukum, perlu menyimak pendapat Prof. H.J.J.Lenen pakar hukum kesehatan Belanda yang menyatakan bahwa “suatu tindakan medis seorang dokter, sesuai dengan standar profesi kedokteran, jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran medis, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata”. Dalam profesi kedokteran tidak terlepas dari disiplin ilmu kedokteran yang harus dijalankan, ini begitu penting tidak hanya melindungi pasien dari tindakan medis dokter yang kurang profesional, namun juga melindungi dokter serta rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Arti penting hadirnya aturan disiplin ilmu kedokteran pada prinsipnya untuk menjaga kehormatan profesi kedokteran tidak hanya dalam tindakan kedokteran, namun juga dalam menjalankan keilmuan kedokteran dengan kompeten serta tidak melepaskan profesionalitas.

Disiplin Ilmu Kedokteran diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa “Disiplin Profesional dokter dan dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran”. Terkait dengan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, maka pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 1). melaksanakan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten; 2). tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik; dan 3). berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran /kedokteran gigi.

Adapun dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter mengatur secara umum pelanggaran disiplin yang telah terangkum yakni, melakukan tindakan kedokteran yang tidak kompeten, melakukan pemeriksaan berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan pasien, tidak memberi penjelasan medis yang jujur dan etis kepada pasien atau keluarga, melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarga, tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan sengaja, serta berpraktik dengan menggunakan STR,SIP atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.

Peraturan Konsil Kedokteran tersebut, menjadi bagian penting dari disiplin ilmu kedokteran untuk dijadikan acuan bagi dokter dalam membuktikan dugaan kesalahan medis, baik melalui audit medis yang dilakukan komite medis yang terdapat dalam rumah sakit, ataupun melalui MKDKI sebagai institusi yang menegakkan disiplin ilmu kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Permasalahan yang bermunculan pada saat sekarang, masih banyak dokter yang tidak memahami arti penting tujuan dan fungsi disiplin ilmu kedokteran jika dihubungan dengan hukum. Hal tersebut terbukti, ketika terjadi dugaan kesalahan medis, baik internal profesi kedokteran ataupun penegak hukum tidak menyentuh aspek disiplin ilmu kedokteran untuk membuktikan kesalahan profesional dokter dengan cara mengaudit medis melalui komite medis, dan bahkan diproses ke MKDKI yang merupakan institusi tertinggi menegakkan disiplin ilmu kedokteran.

Namun lebih membawa permasalahan disiplin tersebut, pada wilayah etika kedokteran, bahkan ada beberapa kasus sebagai contohnya kasus dr. Ayu di Manado yang langsung di proses secara hukum pidana. sehingga dampaknya kasus dugaan kesalahan medis begitu sulit dibuktikan menurut pembuktian dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dalam kasus dugaan kesalahan medis, seharusnya hukum baik perdata ataupun pidana, harus ditempatkan sebagai alternatif penyelesaian terakhir (ultimum remidium), bukan kedudukan hukum ditempatkan sebagai pilihan utama penyelesaian dugaan kesalahan medis (primum remidium).

Hal ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu kedokteran sebagai aturan internal dokter serta kedudukan dokter sebagai profesi, yang tujuannya dugaan kesalahan dokter tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu baik dari keilmuan, standar operasional prosedur, dan secara kelengkapan administrasi (STR,SIP) dalam profesi kedokteran telah terpenuhi atau belum terpenuhi, serta aturan disiplin ilmu kedokteran yang diatur secara komprehensif dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 telah terpenuhi atau belum terpenuhi, dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui audit medis ataupun melalui MKDKI.

Disiplin ilmu kedokteran dan hukum akan memiliki hubungan yang begitu penting, pada saat pembuktian dugaan kesalahan medis dokter dalam hukum baik pidana maupun perdata, dikarenakan tanpa melalui serangkaian yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter baik melalui Komite Medis maupun MKDKI, akan menyulitkan penegak hukum untuk membuktikan dugaan kesalahan medis tersebut sehingga kebenaran materiil maupun formiil dalam hukum tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya pembuktian dugaan kesalahan medis dokter dalam hukum, baik pidana ataupun perdata, maka berakibat pada tidak terpenuhinya keadilan subtantif hukum pasien, dan bahkan akan memunculkan tindakan abuse of power oleh penegak hukum terhadap dokter terkait penetapan sebagai tersangka, terdakwa serta terpidana, dikarenakan tidak menggali secara mendalam disiplin ilmu kedokteran sebagai aturan internal dokter yang juga merupakan komponen terkuat medukung hukum untuk membuktikan dugaan kesalahan medis dokter.


Penulis :
Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
Lawyer & Health Law Consultant pada HB & Partners Attorney At Law serta Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Eks Ketua I Bagian Internal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Ygyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2011-2012.

0 komentar:

Posting Komentar