Pesta Demokrasi Daerah dan Polemik Penyelesaian Sengketa Pemilukada Serentak

Arifin Ma'ruf, S.H.
Pesta Demokrasi di Daerah Telah Dimulai
FIMNY.org – Pesta demokrasi daerah untuk memilih calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta walikota-wakil walikota, sudah semakin dekat. Nampaknya kampanye yang dilakukanpun semakin gencar dilakukan, dalam rangka menarik masyarakat untuk memilihnya, banyak janji dan program kerja mulai ditawarkan. Pesta demokrasi tahun ini menjadi pesta demokrasi pertama yang menggunakan mekanisme pemilukada serentak.

Pemilukada serentak muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu yang terdapat didalam  Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian putusan MK tersebut diejawantahkan kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dalam Pasal 3 diatur bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia”. Oleh karena itu memang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka pemilukada dilaksanakan secara serentak.

Penyelesaian Sengketa Pemilukada
Adanya pemilu secara serentak kemudian menimbulkan pertanyan bagaimana penyelesaian sengketanya? Pada tahun 2010 saja terdapat sejumlah 230 kasus sengketa pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak menutup kemungkinan sengketa pemilukada serentak tahun ini pasti akan banyak terjadi sengketa yang lebih besar lagi diberbagai wilayah.

Pada awal mulanya sengketa pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota. Kemudian dialihkan menjadi kewenangan MK sejak tanggal 1 November 2008 yaitu dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. Akan tetapi setelah kewenangan ini diuji di mahkamah konstitusi dan  diputuskan melalui Putusan PMK No.96/PUU-IX/2013 bahwa Pasal 236 C yang terdapat didalam UU No 8 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan bahwa secara original intens Pemilukada tidak termasuk sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22E.

Lantas bagaimana penyelesaianya? kalau dilihat dalam ketentuan Pasal 236C UU 8 tahun 2008 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka seharusnya dikembalikan lagi ke MA. Akan tetapi melalui UU No. 8 Tahun 2015  yang terdapat didalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) maka penyelesaianya di lakukan melalui Badan Peradilan Khusus. Akan tetapi  pembentukan peradilan khusus ini tentu membutuhkan waktu yang lama sehingga melalui Pasal 142 ayat (3)-(10) di kembalikan lagi ke Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuk badan peradilan khusus.

Mahkamah Konstitusi Berwenang Vs Mahkamah Konstitusi Tak Berwenang
Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar kenapa kemudian yang secara jelas putusan MK yang sifatnya adalah final dan mengikat, yang jelas membatalkan Pasal 236C yaitu yang mencakup kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilukada yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 MK menjadi berwenang kembali. Hal ini menjadi salah satu bukti ketidak konsistensi hukum yang ada di Indonesia.

Pertanyaan besar lagi adalah kapan Badan Peradilan Khusus akan dibentuk? dua tahun lagi, lima tahun lagi atau berapa tahun lagi dan selama itu juga berarti Mahkamah Konstitusi masih menyelesaikan sengketa pemilukada, yang ini sudah jelas menganulir putusannya sendiri.

Selain itu bagaimana cakupan kewenangan Badan Peradilan Khusus apakah kewenanganya hanya soal sengketa hasil pemilu saja?. Karena persoalanya sengketa pemilu dibagi penyelesaianya di berbagai lembaga peradilan. Diantaranya adalah sengketa administrasi pemilu diselesaikan di PTUN, terus sengketa pidana pemilu diselesaikan di Pengadilan Negeri, Sengketa kode etik diselesaikan di DKPP dan lain sebagainya. Kalau cakupan Badan Peradilan Khusus ini dinamai sebagai Peradilan Khusus Pemilu seharusnya menyelesaikan seluruh jenis sengketa pemilu yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perlu design Badan Peradilan Khusus yang baik dan harus jelas serta jangan sampai tumpang tindih dengan kewenangan badan atau lembaga peradilan lain yang sudah ada.  


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H. 
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Remisi untuk Koruptor VS Pemberantasan Korupsi

Negeri Surga VS Negeri Mafia
FIMNY.org – Indonesia adalah negeri surga begitulah penyebutan bagi bangsa Indonesia, bagaimana tidak Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak potensi kekayaan, baik di laut, tanah maupun udara, namun ternyata negeri surga tersebut tidak bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Masih banyak masyarakat-masyarakat yang miskin tidur dikolong jembatan, pemuda pemudinya banyak yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran terjadi dihampir merata di wilayah negara surga ini. Indonesia adalah negara yang kaya, tapi kekayaan itu ternyata menjadi milik orang borjuis dan elitis, kekayaan yang begitu luar biasa, disalahgunakan, bahkan di negara yang kaya ini korupsi semakin membudaya, memperjual belikan hukum maupun kasus menjadi hal yang biasa.  

Kita tentu mengetahui peristiwa ketika Lord Acton menulis surat kepada Bishop Mandell Creighton  dimana pada saat itu ia menulis surat yang berkaitan dengan “korupsi” dan  “kekuasaan”, yakni: “power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”, bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cendrung korupsi absolut. Ungkapan dari Lord Acton di dalam suratnya kepada Mandell Creighton tersebut pada kenyataannya sekarang ini terjadi juga di Negara Indonesia. Korupsi di Indonesia telah menjelma sebagai parasit yang mengisap kekayaan negara Indonesia, menghancurkan sendi-sendi kehidupan, serta menebarkan benih-benih kemiskinan di Indonesia.

KPK dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonesia telah terjadi secara meluas dan mendalam (widespread and deep-rooted) yang pada akhirnya menggerogoti habis serta menghancurkan masyarakatnya sendiri (self destruction). Sehingga sudah jelas ternyata masyarakat yang tinggal di Negeri surga ini yang seharusnya makmur dan sejahtera, namun yang terjadi adalah masyarakatnya semakin miskin dan terlantar akibat ulah segelintir oknum tersebut.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK ini didirikan berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sampai saat ini banyak memberikan prestasi yang luar biasa bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak para politisi, hakim, menteri, advokat, bahkan pejabat negara pun ikut dijerat dan ditangkap oleh lembaga ini.

Kita tentu ingat 9 (Sembilan) janji Jokowi dalam pemberantasan korupsi yang terdapat didalam nawacitanya, yang salah satunya adalah mendukung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau  KPK. Akhir-akhir ini terjadi peristiwa yang luar biasa bahkan niat untuk pelemahan KPK terjadi di berbagai lini, baik dari eksekutif, yaitu terkait pemilihan jaksa agung yang sebelumnya berlatar belakang politik, pro kontra pemilihan  Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, maupun pada tingkat legislatif yaitu dengan rencana dibahasnya RUU KPK yang akhirnya ditunda. Dalam RUU tersebut terdapat beberapa klausul yang diduga akan melemahkan fungsi KPK, yang diantaranya adalah pembatasan waktu 12 tahun KPK, pemberlakuan mekanisme SP3 bahkan sampai menghilangkan kewenangan penyadapan di lembaga ini.

KPK merupakan lembaga yang seharusnya didukung keberadaaya, apalagi saat ini KPK tengah gencar melakukan penangkapan terhadap para koruptor. Sampai Oktober 2015 ini telah banyak yang ditetapkan sebagai tersangka misalnya saja, dari kalangan Politisi yaitu Patric Rio Capela, Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti Terkait Suap dana Bansos dan Oce Kaligis selaku pengacara Gatot pada waktu itu.

Tugas KPK dalam memberantas korupsi tentu harus didukung oleh berbagai pihak, diantaranya adalah eksekutif maupun legislatif dan masyarakat pada umumnya. Selain itu dukungan dari Presiden Jokowi tegas dan pro aktif dalam pemberantasan korupsi 4 (empat) tahun kedepan merupakan suatu keharusan untuk menyelamatkan negara ini dari kejahatan korupsi.

Remisi Bagi Koruptor
Remisi sebenarnya memanglah hak bagi setiap narapidana, namun apakah kemudian hak itu layak diberikan kepada narapidana korupsi, yang pada dasarnya korupsi merupakan tindakan kejahatan yang luar biasa, sehingga pun diberikan remisi bagi koruptor haruslah merupakan narapidana yang memang telah memeberikan kontribusi terhadap pengungkapan sebuah kasus korupsi atau Justice Colaborator.

Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Agustus 2015  sebanyak 1.938 narapidana korupsi turut mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa 2015. Berdasarkan catatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwasannya jumlah narapidana korupsi mencapai 2.802 orang, dari total tersebut sebanyak 517 orang mendapat remisi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan 1.421 orang mendapatkan remisi tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Kita tentu mempertanyakan apakah dari total 1.938 narapidana korupsi tersebut telah melakukan Justice Colaborator ataukah tidak, hal inilah yang seharusnya benar-benar ada transparansi data dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Sehingga masyarakat bisa benar-benar mengontrol terhadap pemberian remisi bagi koruptor tersebut.

Mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
Niat baik janji kampanye Presiden Jokowi dan JK dalam pemberantasan korupsi sudah seharusnya dilaksanakan. Niat baik tersebut akan menjadi janji yang hilang ketika tidak ada tindakan rill dalam mendukungan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sudah satu tahun Jokowi dan JK memimpin, sudah saatnya juga Jokowi dan JK bekerja nyata dalam pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan adagium hukum bahwa ’Gouverneour C’est Prevoir’ yang artinya menjalankan pemerintahan itu, berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan.


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H. 
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ketika Kebakaran Hutan Terulang Lagi: Dimana Negara?

Arifin Ma’ruf, S.H.

FIMNY.or.id – Cita-cita mulia kemerdekaan sebagai jalan emas menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur mulai menjelma menjadi mimpi buruk, tertindas, terjajah, timpang, miskin.

Bisa dikatakan bahwa pemerintah belum maksimal menjalankan kewajibannya untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Bagaimana tidak bencana kabut asap yang terjadi hampir sepekan di sebagian wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak buruk berupa rusaknya lingkungan hidup sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

Menjadikan lingkungan hidup yang tidak rusak merupakan salah satu bentuk tugas Negara dalam melindungi warga Negaranya. Namun ternyata tugas Negara yang begitu mulia dalam melindungi warga negaranya belum bisa dijalankan secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari bencana kabut asap yang dari tahun ke tahun selalu ada, dan Negara tetanggapun tak luput terkena dampak kabut asap kiriman dari Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tahun ini merupakan bencana kabut asap terburuk yang terjadi di Indonesia.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pada kenyataanya pelaksanaan dari pasal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di keruk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan segala cara, termasuk membuka lahan dengan membakar hutan.

Menurut data dari Enforcement Economic Program Conservation International-Indonesian pada tahun 2004 bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar pertahun. Sampai dengan bulan Juni 2012 Kementerian Kehutanan mencatat Perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan sebesar 2.519.415,82 Ha. Terbagi menjadi dua yaitu lahan eksplorasi sebesar 1.744.578,68 Ha dan lahan eksploitasi sebesar 774.837,24 Ha. Sedangkan yang digunakan untuk non pertambangan mencapai 20.697,21 Ha.

Dengan besarnya izin pinjam pakai kawasan hutan di Indonesia dalam pelaksanaanya harus ada monitoring atau pengawasan dari pemerintah, dan jangan lagi ada praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan.

Praktik-praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan jelas tindakan yang merusak lingkungan hidup, hal ini menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.  Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam mencegah dan memberantas pembakaran hutan.

Upaya tersebut diantaranya adalah dengan membuat regulasi-regulasi yang mendukung dengan sanksi yang tegas agar pelaku pembakaran dapat jera dan tidak melakukanya lagi. Selain itu optimalisasi penegakan hukum juga sangat penting dilakukan, meningkatkan integritas moral penegak hukum serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum sebagai upaya mencegah dan memberantas praktik pembakaran hutan di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Selain itu peran masyarakat dalam hal mencegah terjadinya pembakaran hutan juga sangat diperlukan, masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan terhadap pemberantasan pembakaran hutan di Indonesia, oleh sebab itu maka perlu diadakan sosialisasi-soaialisasi terhadap masyarakat, kaitanya dengan regulasi maupun bahayanya praktik pembakaran hutan.

Pemerintah Indonesia harus tegas dalam menangani kasus pembakaran hutan ini, jangan sampai pembakaran hutan yang terjadi saat ini terulang lagi di tahun depan. Sehingga terciptanya lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan adagium hukum yang mengatakan bahwa “Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare” (membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan).


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H.
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PC NU Kota Yogyakarta Gelar Longmarch Sambut Hari Santri Nasional

Rombongan PCNU Kota Yogyakarta sebelum melakukan Longmarc.
Yogyakarta, FIMNY.org – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Yogyakarta selenggarakan Longmarch untuk menyambut Hari Santri Nasional pada hari Kamis, 22 Oktober 2015 di jantung Kota Yogyakarta.

Longmarch dilakukan dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuju finish di gedung Fredenburg untuk melakukan doa bersama. Doa bersama tersebut dipimpin oleh Rois Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Yogyakarta K.H. Munir Syafaat.

Longmarch menyambut Hari Santri Nasional tersebut dikoordinir langsung oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Yogyakarta K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., C.N., M.H. dan Rois Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Yogyakarta K.H. Munir Syafaat. Serta yang menjadi ketua panitia penyelenggara yaitu M. Arif Sigwanto yang juga merupakan santri dari Pondok Pesantren Luqmaniah Kota Yogyakarta.

Banyak elemen yang turut andil dalam menyambut Hari Santri Nasional yang dikoordinir Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta tersebut. Selain para badan otonomi (Banom) PCNU Kota Yogyakarta seperti Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Yogyakarta,   Pengurus Cabang Fatayat Kota Yogyakarta, Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, Pengurus Cabang Banser Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, serta Banom yang lainnya. Selain merangkul Banom, PCNU Kota Yogyakarta juga mengkoordinir seluruh pondok pesantren yang berada di Kota Yogyakarta, seperti Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Pondok Pesantren Luqmaniah, Pondok Pesantren Putri Nurul Ummah, Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, beserta pondok pesantren yang lainnya yang berada di Kota Yogyakarta. “PCNU Kota Yogyakarta merangkul semua elemen untuk ikut menyambut Hari Santri Nasional  seperti Fatayat, IPNU-IPPNU, Banser, serta Banom yang lainnya. Juga mengkoordinir seluruh pondok pesantren di Kota Yogyakarta, seperti PP. Hidayatul Mubtadiin, PP. Luqmaniah, PP. Putri Nurul Ummah, PP. Ulul Albab Balirejo, beserta pondok lainnya di Kota Yogyakarta” beber K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., S.Pd., C.N., M.H. selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Yogyakarta pada FIMNY.org 22 Oktober 2015.

“Saya ikut senang dan bangga karena telah resmi tanggal 22 Oktober ditetapkan pemerintah sebagai Hari Santri Nasional, semoga ini menjadi pemacu untuk menambah semangat para santri di seluruh nusantara agar terus menyebarkan jihad dan kebaikan-kebaikan lainnya demi bangsa dan negara. Sejatinya santri tidak hanya orang yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren semata, baik dia berpendidikan di pondok pesantren atau tidak, asalkan dia mempunyai jiwa dan raga seperti jiwa dan raganya para santri maka orang itu juga santri. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat santri seluruh nusantra,” ungkap M. Jamil, S.H. selaku Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (PC LAZISNU) Kota Yogyakarta Bidang Publikasi dan Kerjasama Lembaga pada FIMNY.org 22 Oktober 2015 sore hari. [MJ / PewartaNews]

PCNU Kota Yogyakarta Audiensi dengan Walikota Yogyakarta

Ketua PC NU Kota Jogja dan Walikota saat Audiensi

Yogyakarta, FIMNY.org – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H., C.N. mengadakan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada hari Senin, 19 Oktober 2015 di kantor Walikota Yogyakarta.

K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H., C.N. didampingi oleh beberapa badan otonomi (Banom) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, diantaranya Banom Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infa dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (PC LAZISNU) Kota Yogyakarta diwakili oleh Muhammad Syaiful Huda, Ketua Banom GP Ansor Kota Yogyakarta yang barusaja terpilih yakni Saefudin, dan beberapa Banom-banom lainnya.

Banyak hal yang telah dibicarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta, diantaranya  “Pertama, Hubungan antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah baik agar lebih ditingkatkan; Kedua, Program Kerja pemerintah yang akan dilakukan agar dapat diserap oleh warga masyarakat perlu arahan dari staff Pemerintah Kota kepada warga Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta agar dapat diakses dengan baik; Ketiga, Bagaimana menciptakan warga Kota Yogyakarta menjadi warga yang toleransi. Selain ketiga point itu, ada juga hal-hal positif lainnya yang telah dibicarakan dengan pemerintah kota Yogyakarta,” ungkap Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H., C.N. pada FIMNY.org usai melakukan audiensi. [MJ / FIMNY]

Ketua PC NU Kota Yogyakarta berpose bersama banom dan Walikota Yogyakarta usai audiensi pada 19 Oktober 2015

Tim Padus Kelas C MKN UGM 2015 Terima Job Pertama Satu Hari Setelah Kantongi Juara 2 Paduan Suara

Tim Paduan Suara Kelas C MKN UGM 2015.

Yogyakarta, FIMNY.org – Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 belum lama mengantongi “Juara 2 Paduan Suara” pada PORSNOT 2015 KMN UGM sudah mendapat Job Pertama untuk tampil dalam acara wisuda Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Pada saat usai diskusi ringan sore tadi (19-10-2015) beberapa mahasiswa Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta didatangi oleh salahsatu pengurus Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yakni saudari Memey Rheni Megawati, lalu mengungkapkan bahwasannya kelas C MKN UGM 2015 dipercayakan untuk tampil dalam acara wisuda Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang diselenggarakan pada 20 Oktober 2015 di Gedung 1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. “besok kalian kelas C MKN UGM 2015 tampil yach di wisuda MKN, nanti sore kita latihan di depan sekretariat KMN UGM lantai 2,” saudari Deviani Pujiastuti Pangulu, S.H. memberitahukan pada koordinator Paduan Suara Kelas C MKN UGM 2015.

Mendengar tawaran tampil di acara wisuda Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, lalu Rizky Anlafater selaku koordinator Paduan Suara Kelas C MKN UGM 2015 menanggapi baik dan menyanggupinya. “Oke mbak, nanti saya akan koordinasikan pada yang lainnya,” ucap Rizky Anlafater selaku Koordinator Paduan Suara Kelas C MKN UGM angkatan 2015 pada 19 Agustus 2015 sore hari.

Setelah Tim Paduan Suara Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta menyanggupi job tersebut, tadi sore (19-10-2015) sekitar pukul 15.00, melakukan latihan paduan suara di depan depan sekretariat Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang berada di lantai 2.

Lagu yang akan dinyanyikan Tim Paduan suara pada Wisuda Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang diselenggarakan pada 20 Oktober 2015 adalah “Himne Gadjah Mada dan lagu wajib Indonesia Raya”.

“Suatu kebanggaan sendiri bagi Tim Paduan suara Kelas C MKN UGM 2015, karena baru 1 hari mengantongi juara sudah mendapatkan kepercayaan tuk tampil dalam wisuda,” ungkap M. Jamil, S.H. salahsatu mahasiswa yang tergabung dalam Tim Paduan Suara Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 pada FIMNY.org 19 Agustus 2015 di Yogyakarta.

Selain itu, salahsatu mahasiswa yang lebih dewasa dalam kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 juga ikut  bangga atas prestasi yang diraih oleh tim paduan suara kelas C. “Aku Bangga bangat sama paduan suara kelas C,” komentar Archi Bela pada 19 Oktober 2015. [MJ / FIMNY]

Saefudin Terpilih Jadi Ketua PC GP Ansor Kota Yogyakarta di PP Hidayatul Mubtadiin


Yogyakarta, FIMNY.org – Salahsatu Badan Otonomi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta yakni Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Yogyakarta selenggaran Konferensi Cabang untuk memilih Ketua baru pada hari Minggu, 18 Oktober 2015 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Kotagede Yogyakarta.

K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H., C.N. selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta mengatakan bahwasannya masa bakti pengurus Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Yogyakarta sudah berakhir sejak 2013 silam, maka perlu adanya pergantian pengurus agar tertata kembali kepengurusannya. Oleh karenanya, pada Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kota Yogyakarta pada hari Minggu, 18 Oktober 2015 terpilihlah Saefudin sebagai ketua GP Ansor yang baru. “Pengurus GP Ansor Kota Yogyakarta telah habis masa bhakti sejak 2013. Karena pentingnya kepengurusan yang legitimate maka PC GP Ansor didorong untuk segera terbentuk Pengurus GP Ansor yang legitimate. Alhamdulillah sudah terpilih ketua GP Ansor Kota Yogyakarta yang baru yakni saudara Saefudin,” beber K.H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H., C.N. pada FIMNY.org beberapa saat setelah terpilihnya ketua baru GP Ansor Kota Yogyakarta.

“Saya Ucapkan Selamat dan sukses atas terpilihnya Saefudin sebagai ketua baru GP Ansor Kota Yogyakarta yang baru, semoga amanah ini dapat diemban dengan baik dan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan roda organisasi GP Ansor Kota Yogyakarta,” ucap M. Jamil, S.H. selaku Pengurus Cabang Lembaga Amil Zakat Infa dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (PC LAZISNU) Kota Yogyakarta divisi Publikasi dan kerjasama Lembaga pada FIMNY.org pada 18 Oktober 2015. [MJ / FIMNY]

Kelas C MKN UGM Angkatan 2015 Raih Juara 2 Paduan Suara dalam PORSNOT 2015

Piagam Penghargaan Juara 2 Paduan Suara.

Yogyakarta, FIMNY.org – Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 meraih “Juara 2 Paduan Suara” pada perayaan Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015 Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah yang diselenggarakan pada awal Oktober 2015.

Piala penghargaan diserahkan pada puncak perayaan PORSNOT 2015 yang dikemas dalam satu bingkai keakraban yang dinamakan “PROMNIGH KMN 2015” yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2015 malam hari di University Club Universitas Gadjah Mada.

“Piagam Penghargaan diberikan kepada Kelas C 2015 sebagai juara 2 Paduan Suara,” seperti yang termuat dalam Piagam Penghargaan yang diterima oleh Kelas C 2015 pada 17 Oktober 2015 malam hari.

Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada merupakan organisasi penyambung aspirasi mahasiswa Magister Kenotariatan, untuk hal itu Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada memfasilitasi para mahasiswa Notariat, tidak hanya berkutak dalam kajian keilmuan, ada juga bentuk lainnya yang tidk kalah penting, salahsatu diantaranya dalam ajang PORSNOT 2015.

Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015 yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada merupakan ajang yang diikuti oleh seluruh kelas pada setiap angkatannya. Salahsatu yang turut andil mengambil bagian dalam PORSNOT 2015 adalah dari Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015.

“Terimakasih ya teman-teman padus (paduan suara, red) atas kerjasamanya selama ini, sehingga kita pada malam ini mendapat juara 2 se MKN UGM, saya sangat senang sekali atas juara yang kita raih ini, hidup lancang kuning,” ucap Rizky Anlafater selaku ketua Paduan Suara Kelas C MKN UGM angkatan 2015 pada 18 Agustus 2015 malam hari usai penerimaan hadiah.

“Selamat kepada Tim Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 yang telah meraih Juara 2 Paduan Suara pada perayaan Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015 yang diselenggarakan KMN UGM, saya bangga turut menjadi bagian dari paduan suara ini” ungkap M. Jamil, S.H. salahsatu mahasiswa yang masuk dalam Tim Paduan Suara Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 pada FIMNY.org 18 Agustus 2015 di Yogyakarta.

Beberapa nama tim Paduan suara kelas C MKN UGM 2015 diantaranya, M. Jamil, Ahadina Mahyastuti, Arwan P. Resmawan, Diana Almas, Fuza Hadi Saputra, Hairil Aqsyah, Joshua Agustha, Margareth Maya, Muhammad Achsan Rumi, Natalia Cynintia, Rindi Acvionita, Rizky Anlafater, Siti Namoraja, Suryaning Fitri R., Latieva, dan Wenny Arimbi. [MJ / FIMNY]

Tim Paduan Suara Kelas C MKN UGM 2015

Kelas C MKN UGM Angkatan 2015 Kantongi 7 Juara dalam PORSNOT 2015

Rizky Anlafater (tengah) saat terima tropy.

Yogyakarta, FIMNY.org – Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 mengantongi 7 kejuaraan dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015 Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan pada awal Oktober 2015 lalu.

Seluruh Piala penghargaan diterima pada puncak perayaan PORSNOT 2015 yang dikemas dalam satu bingkai keakraban yang dinamakan “PROMNIGH KMN 2015” yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2015 malam hari di University Club Universitas Gadjah Mada.

Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015 yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada merupakan ajang yang diikuti oleh seluruh kelas pada setiap angkatannya.

Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 mendapatkan 7 Tropi kejuaraan dalam Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015 yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada, diantaranya Juara 3 Badminton Putri, Juara 3 Volley Putri, Juara 3 Volley Putra, Juara 3 Catur Putri, Juara 2 Badminton Campuran, Juara 2 Paduan Suara dan Juara 3 Futsal Putri. “Selamat kepada seluruh Tim Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 yang telah meraih 7 Tropi Kejuaraan pada perayaan Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015 yang diselenggarakan KMN UGM, semoga tetap semangat buat kelas C untuk menorehkan prestasi-prestasi lainnya” ungkap M. Jamil, S.H. salahsatu mahasiswa Kelas C Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 pada FIMNY.org 18 Agustus 2015 di Yogyakarta. [MJ / FIMNY]

KMN UGM Adakan Promnight Sebagai Puncak dari Ajang PORSNOT 2015

Para Peserta saat penerimaan Tropi.

Yogyakarta, FIMNY.org – Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan “PROMNIGH KMN 2015” di University Club Universitas Gadjah Mada pada 17 Oktober 2015.

“PROMNIGH KMN 2015” diselenggarakan, selain untuk mengakrabkan seluruh mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dari berbagai angkatan, “PROMNIGH KMN 2015” juga diselenggarakan sebagai puncak dari rangkaian agenda PORSNOT 2015 sekaligus pembagian hadiah dari berbagai mata lomba yang telah diselenggarakan.

Kurang lebih ada 8 cabang Olahraga yang telah dipertandingkan dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015, diantaranya basket, futsal, volly, catur, tarik tambang, bakiak, badminton, dan tenis meja. Keseluruhannya itu diikuti oleh tim putra dan tim putri. Selain 8 cabang Olahraga, PORSNOT 2015 juga ada perlombaan paduan suara.

“Saya ucapkan selamat kepada Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada yang telah sukses melaksanakan rangkaian agenda Pekan Olahraga dan Seni Notariat (PORSNOT) 2015, semoga pada PORSNOT tahun depan lebih meriah lagi” ungkap M. Jamil, S.H. salahsatu mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada (MKN UGM) Yogyakarta angkatan 2015 kelas C pada FIMNY.org 18 Agustus 2015 di Yogyakarta.

Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada merupakan organisasi penyambung aspirasi mahasiswa Magister Kenotariatan, untuk hal itu Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada memfasilitasi para mahasiswa Notariat, tidak hanya berkutak dalam kajian keilmuan, ada juga bentuk lainnya yang tidk kalah penting, salahsatu diantaranya dalam ajang PORSNOT 2015 yang puncak akhirnya “PROMNIGH KMN 2015” pada 17 Oktober 2015 beberapa hari yang lalu.

“Pesan dan kesan saat PROMNIGH KMN 2015 sangat enak, karena disitu kita tidak hanya melihat teman-teman kita yang satu kelas, kita juga akan berinteraksi dengan teman-teman berbagai angkatan.” Ungkap Agnes Ika Pratiwi selaku salahsatu divisi acara PROMNIGH KMN 2015.

Sebagai pengetahuan, Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada telah didirikan pada 25 Februari 1985, di Yogyakarta, berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta mempunyai visi yang jelas, yakni “menjadikan Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Universitas Gadjah Mada menjadi Organisasi yang dinamis menuju kearah kemajuan baik internal maupun eksternal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan dan Profesionalisme dalam ikatan persaudaraan.” Selain Visi, KMN juga mempunyai Misi yang jelas, yakni “Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat mendukung keterampilan dibidang ilmu Kenotariatan, maupun kegiatan yang dapat menunjang kualitas mahasiswa Magister Kenotariatan, baik yang bersifat membangun intelektualitas maupun moral spiritual, yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang wajib dimiliki sebagai modal menghadapi perkembangan zaman. Serta kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat tali persaudaraan sesama mahasiswa Magister Kenotariatan, baik melalui kegiatan yang bertema rohaniah, sosial, Keilmuan, maupun kegiatan penunjang lain.” [MJ / FIMNY]


Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit

Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
FIMNY.org – Persoalan perbaikan kesehatan pasien secara keseluruhan dikelola oleh Rumah Sakit, baik perbaikan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga berkaitan dengan asas dan tujuan hadirnya rumah sakit, yang harus diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Tata kelola pelayanan kesehatan demi terpenuhinya kesembuhan pasien yang paripurna tidak hanya berada di tangan dokter ataupun dokter gigi, sebagai tenaga kesehatan yang dalam tindakan kedokterannya terhadap pasien di rumah sakit tidak bisa lepas dari kesalahan tindakan kedokteran. Namun hal tersebut juga menjadi tanggung jawab pimpinan, direktur bahkan pemilik rumah sakit. Telah diketahui bahwa rumah sakit merupakan salah satu tempat yang padat akan modal, teknologi serta sumber daya manusia, bahkan sering terjadi tumpang tindih aturan baik internal ataupun eksternal, sehingga dalam kegiatan pemberian pelayanan kesehatan akan banyak masalah yang bermunculan mulai dari aspek pelayanan secara administrasi, etika, disiplin, bahkan sampai pada dugaan tindakan kedokteran yang salah.

 Kebutuhan perbaikan kesehatan terhadap pasien, juga diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, kebutuhan perbaikan kesehatan pasien juga memiliki kaitan dengan hak atas perawatan kesehatan (the right to health care) yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam The Universal Declaration of Human Right tahun 1948. Rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Syahrul Machmud, 2012:61). Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (termasuk dokter/dokter gigi) di rumah sakit.

Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi,disiplin dan secara khusus hukum pidana, terkait dengan tindakan kedokteran yang diduga terjadi kesalahan medis ataupun pelayanan medis lain yang tidak dilaksanakan oleh segenap unsur pelayanan kesehatan. Perlu diketahui kedudukan rumah sakit pada saat sekarang berbeda jauh dengan kedudukannya terdahulu yang dimana rumah sakit tidak bisa dimintai tanggung jawab hukum pidana dikarenakan rumah sakit masih dianggap sebagai lembaga sosial (doctrin of charitable immunity) yang apabila diminta tanggung jawab hukum pidana, maka akan mengurangi kemampuan menolong pasien. Dalam persoalan tersebut, khususnya dokter ataupun dokter gigi, selalu dihadapkan dengan permasalahan hukum khususnya hukum pidana, dimana dalam kasus tersebut dokter sering beranggapan bahwa tanggung jawab akibat dari kesalahan tindakan kedokteran tersebut, harus ditanggung secara pribadi artinya rumah sakit sebagai korporasi yang merupakan tempat dokter bekerja memberi pelayanan kesehatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam persoalan yang lain, pasien juga punya anggapan bahwa dalam tindakan kedokteran yang diduga salah tersebut, hanya menjadi tanggung jawab hukum pidana dokter, dikarenakan dokter ataupun dokter gigi yang secara langsung bersentuhan dengan pasien dikarenakan pola hubungan terapeutik.

Dalam ilmu hukum dikenal subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang terdiri dari naturlijke persoon (manusia) dan recht persoon (badan hukum/korporasi). Rumah sakit dalam hal ini, kedudukannya juga sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sehingga dalam kedudukannya dapat dituntut baik secara hukum perdata, administrasi dan khususnya hukum pidana. Dalam doktrin hukum Anglo Saxon, terkait minta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin respondent superior atau vicarious liability. Menurut doktrin ini, apabila pekerja (dokter) suatu korporasi (rumah sakit) melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan juga kepada korporasi (rumah sakit). Tujuan diberlakukan doktrin tersebut untuk mencegah korporasi (rumah Sakit) melepaskan tanggung jawab hukum pidananya.

Korporasi sendiri merupakan yang mana termasuk semua badan hukum privat dan badan hukum publik, perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah (JM Van Bemmelen,1986:239). Sebelum berbicara terkait tanggung jawab pidana korporasi perlu diketahui bahwa rumah sakit sebagai korporasi dapat dimintai tanggung jawab pidana korporasi ketika adanya sifat melawan hukum pidana, adanya kesalahan (dolus dan culpa) dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum pidana. Dalam ajaran hukum pidana pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi dalam 3(tiga) bagian yakni : Pertama, Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Kedua, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; Ketiga, Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi (direktur,pimpinan rumah sakit dan pemilik) sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam pidana, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut, terlepas dari ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan tersebut (Muladi,2013:86). Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 mengatur bahwa “Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseorangan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu”. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan untuk dibawah dimuka hakim (Wantjik Saleh,1981). Selain itu menurut Jan Remmelink ahli hukum pidana Belanda, bahwa korporasi dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut diambil dari para pengurus atau anggota direksi.

Apabila dikaitkan dengan doktrin Vicarious Liability sebagai doktrin pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, bahwa tanggung jawab pidana dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another). Doktrin ini berlaku pada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Dalam doktrin ini juga walaupun setiap orang (naturlijke persoon/recht persoon) tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak punya kesalahan dapat dimintai tanggung jawab hukum pidana, dimana doktrin ini hanya berlaku dalam perbuatan pidana yang mensyaratkan adanya hubungan terapeutik antara buruh dalam hal ini dokter/dokter gigi dan majikan dalam hal ini pemilik rumah sakit, direktur atau pemimpin rumah sakit. Pemidanaan korporasi biasanya menganut apa yg dinamakan “bipunishment provisions”, artinya baik pelaku ataupun korporasi dapat dijadikan subjek pemidanaan (Muladi,1989). Dalam rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang (natulijke persoon/recht persoon) dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain” . Korporasi dijadikan sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif juga dipengaruhi sistem hukum Belanda yang didasarkan pada Arrest “Kleuterschool Babbel” yang menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada korporasi, apabila perbuatan tersebut memiliki hubungan dalam lalu lintas pekerjaan sebagai perbuatan dari korporasi tersebut (D.Schaffmeister,1987).

Apabila kembali melihat aturan pokok yang terdapat dalam rumah sakit sebagai aturan yang mengatur segala pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan khususnya direktur/pimpinan rumah sakit, pemilik serta dokter ataupun dokter gigi, maka dapat merujuk pada hospital bylaws serta Standar Operasional Prosedur sebagai aturan pelaksana. Hospital Bylaws secara tegas mengatur terkait hubungan antara direktur/pimpinan dan pemilik rumah sakit dengan dokter ataupun dokter gigi terkait dengan tindakan kedokteran, dimana hospital bylaws juga menjadi konstitusi bagi dokter dengan direktur/ pimpinan rumah sakit, pemilik, untuk menyelesaikan konflik dan memberi perlindungan hukum khususnya bagi dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis. Sebagaimana diatur dalam Medical Staff Bylaws bahwa direktur/pemilik, pimpinan rumah sakit beserta dokter dan dokter gigi merupakan tritunggal yang bersama-sama secara fungsional memimpin rumah sakit dan bertanggungjawab bersama terkait pelayanan medis kepada masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan secara ringkas, terkait dengan hospital bylaws dan medical staff bylaws, maka hukum pidana sebagai hukum publik, bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak hanya terbatas pada dokter ataupun dokter gigi, namun juga pada rumah sakit sebagai korporasi yang bertanggungjawab atas segala tindakan kedokteran yang salah,  yang dilakukan oleh dokter ataupun dokter gigi kepada pasien.


Penulis :
Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
Lawyer & Health Law Consultant pada HB & Partners Attorney At Law serta Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Eks Ketua I Bagian Internal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Ygyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2011-2012.

Hubungan Disiplin Ilmu Kedokteran dan Hukum dalam Profesi Kedokteran

Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
FIMNY.org – Profesi kedokteran merupakan profesi tertua di dunia yang kehadiranya untuk mewujudkan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat secara luas dengan tidak melepaskan nilai-nilai pengabdian yang lebih mendahulukan kepentingan pelayanan medis masyarakat itu sendiri.

Maka dengan itu, sering dikatakan bahwa pengemban profesi dibidang kedokteran senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual (Endang Kusuma Astuti: 2009). Profesi kedokteran digolongkan sebagai profesi, dikarenakan mengahruskan setiap orang yang mempelajari keilmuan kedokteran, dituntut menguasai keilmuan dan keterampilan khusus dari institusi pendidikan yang menyelenggarakan keilmuan kedokteran tersebut secara utuh dan sistematis. Dengan dikategorikan dokter sebagai profesi, maka dalam menjalankan profesinya, dokter tidak terlepas dari aturan internal yang mengatur tindakan kedokteran yang akan dilakukannya terhadap pasien. Etika Kedokteran, dan Disiplin Ilmu Kedokteran merupakan aturan internal yang terdapat dalam profesi kedokteran, namun dalam kesempatan ini, penulis lebih memfokuskan pada disiplin ilmu kedokteran yang memiliki kaitan erat dengan hukum untuk membuktikan adanya dugaan kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran.

Sebelum membahas hubungan disiplin ilmu kedokteran dan hukum, perlu menyimak pendapat Prof. H.J.J.Lenen pakar hukum kesehatan Belanda yang menyatakan bahwa “suatu tindakan medis seorang dokter, sesuai dengan standar profesi kedokteran, jika dilakukan secara teliti sesuai ukuran medis, sebagai seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata”. Dalam profesi kedokteran tidak terlepas dari disiplin ilmu kedokteran yang harus dijalankan, ini begitu penting tidak hanya melindungi pasien dari tindakan medis dokter yang kurang profesional, namun juga melindungi dokter serta rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan. Arti penting hadirnya aturan disiplin ilmu kedokteran pada prinsipnya untuk menjaga kehormatan profesi kedokteran tidak hanya dalam tindakan kedokteran, namun juga dalam menjalankan keilmuan kedokteran dengan kompeten serta tidak melepaskan profesionalitas.

Disiplin Ilmu Kedokteran diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa “Disiplin Profesional dokter dan dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran”. Terkait dengan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, maka pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 1). melaksanakan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten; 2). tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik; dan 3). berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran /kedokteran gigi.

Adapun dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter mengatur secara umum pelanggaran disiplin yang telah terangkum yakni, melakukan tindakan kedokteran yang tidak kompeten, melakukan pemeriksaan berlebihan yang tidak sesuai kebutuhan pasien, tidak memberi penjelasan medis yang jujur dan etis kepada pasien atau keluarga, melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarga, tidak membuat atau menyimpan rekam medis dengan sengaja, serta berpraktik dengan menggunakan STR,SIP atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.

Peraturan Konsil Kedokteran tersebut, menjadi bagian penting dari disiplin ilmu kedokteran untuk dijadikan acuan bagi dokter dalam membuktikan dugaan kesalahan medis, baik melalui audit medis yang dilakukan komite medis yang terdapat dalam rumah sakit, ataupun melalui MKDKI sebagai institusi yang menegakkan disiplin ilmu kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Permasalahan yang bermunculan pada saat sekarang, masih banyak dokter yang tidak memahami arti penting tujuan dan fungsi disiplin ilmu kedokteran jika dihubungan dengan hukum. Hal tersebut terbukti, ketika terjadi dugaan kesalahan medis, baik internal profesi kedokteran ataupun penegak hukum tidak menyentuh aspek disiplin ilmu kedokteran untuk membuktikan kesalahan profesional dokter dengan cara mengaudit medis melalui komite medis, dan bahkan diproses ke MKDKI yang merupakan institusi tertinggi menegakkan disiplin ilmu kedokteran.

Namun lebih membawa permasalahan disiplin tersebut, pada wilayah etika kedokteran, bahkan ada beberapa kasus sebagai contohnya kasus dr. Ayu di Manado yang langsung di proses secara hukum pidana. sehingga dampaknya kasus dugaan kesalahan medis begitu sulit dibuktikan menurut pembuktian dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

Dalam kasus dugaan kesalahan medis, seharusnya hukum baik perdata ataupun pidana, harus ditempatkan sebagai alternatif penyelesaian terakhir (ultimum remidium), bukan kedudukan hukum ditempatkan sebagai pilihan utama penyelesaian dugaan kesalahan medis (primum remidium).

Hal ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu kedokteran sebagai aturan internal dokter serta kedudukan dokter sebagai profesi, yang tujuannya dugaan kesalahan dokter tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu baik dari keilmuan, standar operasional prosedur, dan secara kelengkapan administrasi (STR,SIP) dalam profesi kedokteran telah terpenuhi atau belum terpenuhi, serta aturan disiplin ilmu kedokteran yang diatur secara komprehensif dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 telah terpenuhi atau belum terpenuhi, dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu melalui audit medis ataupun melalui MKDKI.

Disiplin ilmu kedokteran dan hukum akan memiliki hubungan yang begitu penting, pada saat pembuktian dugaan kesalahan medis dokter dalam hukum baik pidana maupun perdata, dikarenakan tanpa melalui serangkaian yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter baik melalui Komite Medis maupun MKDKI, akan menyulitkan penegak hukum untuk membuktikan dugaan kesalahan medis tersebut sehingga kebenaran materiil maupun formiil dalam hukum tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya pembuktian dugaan kesalahan medis dokter dalam hukum, baik pidana ataupun perdata, maka berakibat pada tidak terpenuhinya keadilan subtantif hukum pasien, dan bahkan akan memunculkan tindakan abuse of power oleh penegak hukum terhadap dokter terkait penetapan sebagai tersangka, terdakwa serta terpidana, dikarenakan tidak menggali secara mendalam disiplin ilmu kedokteran sebagai aturan internal dokter yang juga merupakan komponen terkuat medukung hukum untuk membuktikan dugaan kesalahan medis dokter.


Penulis :
Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
Lawyer & Health Law Consultant pada HB & Partners Attorney At Law serta Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Eks Ketua I Bagian Internal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Ygyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2011-2012.