IKASUKA Ilmu Hukum Soroti Isu Tindak Pidana Narkotika Pada Anak

Suasana usai Diskusi IKASUKA Ilmu Hukum.
Yogyakarta, FIMNY.or.id – Ikatan Keluarga Alumni UIN Sunan Kalijaga Ilmu Hukum (IKASUKA Ilmu Hukum) menyelenggarakan diskusi yang bertajuk “Tindak Pidana Narkotika Pada Anak”. Acara ini diselenggara di Student Center Lantai II UIN Sunan Kalijaga pada Minggu, (16/12/2018). Acara yang dikemas dengan santai tersebut dihadiri lebih dari sepuluh peserta dari mahasiswa dan juga Alumni Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Acara ini juga didukung oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum (HMPS-IH) UIN Sunan Kalijaga.

Dalam momentum itu,  Ketua IKASUKA Ilmu Hukum M. Jamil, S.H. mengatakan bahwasannya kita harus bahu membahu terus mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak. “Disadari atau tidak penyalahgunaan narkoba kini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat-masyarakat perkotaan, pelosok-pelosok negeri juga kini mulai tidak tabu lagi dalam penyalahgunaan narkoba,” cetus Jamil.

Bahkan, kata Jamil, tidak jarang pemakaian narkoba dijadikan sebagai ajang pertanda kelelakian. “Mau tidak mau, anak-anak atau pemuda yang tidak kuat iman untuk menolak juga terbawa arus dalam penyalahgunaan tersebut,” tutupnya.

Acara diskusi tersebut menghadirkan seorang narasumber Dendy Zulkarnain Rangkayobasa, S.H (Alumni Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Hadir sebagai moderator yakni Koordinator Divisi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga IKASUKA Ilmu Hukum Moh. Khalilullah A. R., S.H. yang juga kini menjadi salahsatu mahasiswa Pascasarjana di Yogyakarta.

Dewasa ini, tidak bisa disangkal lagi bahwa Narkotika merupakan obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, kecuali digunakan sebagai bahan penelitian dan mendapatkan rekomendasi dari seorang dokter. Selain itu, narkotika dapat mengakibatkan candu bagi penggunanya, yang itu dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran dan bahkan lebih mirisnya adalah bisa mengakibatkan meninggal dunia.

Menurut Dendy Zulkarnain Rangkayobasa, saat ini banyak terjadi penyalahgunaan narkotika, bukan hanya terjadi di kalangan dewasa saja, tetapi juga dikalangan anak-anak dan remaja. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika pada anak, kata Dendy, saat ini belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara spesifik dalam penegakannya.

Semua pengguna, ucap Dendy, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa dalam penegakan tidak ada yang dibedakan. “Yang perlu diketahui bahwa penyalahgunaan obat terlarang ini bukan hanya terjadi pada kalangan mahasiswa saja, banyak juga terjadi pada anak-anak,” ujarnya.

Menurut Dendy, penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada anak-anak beragam faktor yang menjadi penyebabnya. “Itu disebabkan oleh banyak faktor. Tapi, yang paling berpengaruh adalah budaya atau pergaulan dari seorang anak sendiri. Dan hingga akhirnya, ia sendiri yang membawa pada jeratan hokum,” tegas pemuda yang juga kini kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari ini.

Di kalangan anak-anak, beber Dendy, yang sering beredar adalah obat dimonik, biasanya digunakan sebagai obat penenang. Pada tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya banyak beredar di toko-toko dan apotek. Sejak tahun 2009 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimonik ada dalam penggolongan Narkotika. “Sejak tahun itu dimonik tidak lagi beredar sembarangan, siapapun yang ingin menggunakannya harus menggunakan resep dari dokter. Itulah salah satu sumbangsih negara dalam mengatasi maraknya pengguna narkoba di kalangan remaja dan anak,” terangnya.

Kendatipun demikian, Dendy menyadari bahwa UU Nomor 35 tahun 2009 tersebut belumlah sempurna untuk mengentaskan masalah penyalahgunaan obat terlarang tersebut. “Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa menyuarakan bahayanya mengkonsumsi obat terlarang tersebut, terlebih lagi menyuarakan akan sanksinya. Dengan niatan supaya masyarakat Indonesia pada umumnya jera dan tidak melakukan hal demikian,” tuturnya.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan hangat, terjadi interaksi yang aktif antara pemateri dan peserta. Acara tersebut, selain dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, hadir juga mantan Ketua BEM Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Alfan Alfian, S.H., M.H., Ketua HMPS-IH UIN Sunan Kalijaga Saiful Bari, dan juga Pengamat Hukum Lingkungan pada Pusat Studi Pemuda Nusantara (PUSPARA) Abidin.  [Wishnu]


IKASUKA Ilmu Hukum Bekali Mahasiswa Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu

Suasana saat diskusi IKASUKA Ilmu Hukum Berlangsung.
Yogyakarta, FIMNY.or.id – Hari Minggu, 09 Desember 2018 jam 14.00-17.00 WIB., Ikatan Keluarga Alumi Sunan Kalijaga Ilmu Hukum (IKA SUKA Ilmu Hukum) menyelenggarakan kegiatan diskusi dengan mengusung tema “Evolusi Penyelesaian Sengketa Pemilu”, yang dilaksanakan di Gedung Student Center Lantai dua UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menurut Ketua IKASUKA Ilmu Hukum M. Jamil, S.H., Diskusi ini merupakan kegiatan rutin yang di gelar tiap hari minggu sore, dengan tema tiap-tiap pertemuan mengupas terkait isu-isu hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata negara. “Diskusi seperti ini, insya Allah akan terus dilakukan dengan menghadirkan para alumni sebagai pematerinya. Sebagai alumni, kami merasa terpanggil untuk mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa ilmu hukum guna mempermudah menemukan dan/atau bahkan menguasai bidang konsentrasi hukum yang diinginkan para mahasiswa,” bebernya.

Tema Penyelesaian Sengketa Pemilu ini, kata Jamil, diangkat karena saat ini merupakan tahun politik, dan mahasiswa ilmu hukum wajib mengikuti perkembangannya. “Jadi sebagai mahasiswa Hukum harus melek terhadap isu-isu hukum, salahsatunya terkait bagaimana cara Penyelesaian Sengketa Pemilu. Agar mahasiwa juga dapat turut andil memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat umum,” ucap mahasiswa Magister Kenotariatan FH UGM ini.

Suasana diskusi berlangsung meriah dan lancar. Interaksi yang intens pun terjadi antara pemateri dengan para peserta. Acara tersebut selain dihadiri oleh puluhan mahasiswa Ilmu Hukum, hadir juga dalam acara tersebut Ketua IKASUKA Ilmu Hukum M. Jamil, S.H., Koordinator Divisi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga IKASUKA Ilmu Hukum Moh. Khalilullah A. Razaq, S.H., dan juga Abidin (Pengamat Hukum Lingkungan PUSPARA).

Diskusi ini, menghadirkan pemateri Moh. Ariyanto, S.H. (Sekjen  IKA SUKA Ilmu Hukum / Pemerhati Pemilu dan Demokrasi). Guna memperlancar berjalannya diskusi, kegiatan ini dimoderatori oleh saudara Rizki Ramdani  yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Moh. Ariyanto, S.H. dalam kesempatannya sebagai pemantik menyampaikan bahwa potensi pelanggaran dalam pemilu masih sangat besar. Masih terjadi praktik politik uang, kampanye hitam dan pemilu yang menghilangkan hak pilih masyarakat. “Pelaksanaan dan pengawasan pemilu baik secara struktural dan fungsional dari seluruh elemen dapat meminimalisir kekurangan yang ada. KPU dan Bawaslu memiliki keterbatasan personil, di topang kembali oleh lingkaran setan yang telah lama mengikat sistem pemilu kita. Potensi pelanggaran pemilu semakin besar, penting mengkaji relasi pelaksanaan KPU l, pengawas Bawaslu dan masyarakat serta penyelesaian sengketa pemilu,” ungkap Ariyanto.

Lebih lanjut, Ariyanto menjabarkan pada tranformasi Bawaslu sekarang telah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang sedikitnya dapat di rangkum menjadi tiga hal. Pertama, melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa pemilu. Kedua, mengawasi pelaksaan seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Ketiga, melakukan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu.

“Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memperkuat wewenang Bawaslu dan jajarannya dari sekedar memberi rekomendasi hingga sebagai pemutus perkara pelanggaran administratif. Menurut Pasal 460 UU No 7/2017, pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu,” cetusnya.

Suasana usai diskusi IKASUKA Ilmu Hukum berlangsung.

Demi kepentingan kepemimpinan Negara, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran pemilu 2019 sesuai amanah UU Nomor 7 tahun 2017. “Pertama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum di Mahkamah Agung. kedua,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara,” jelasnya.

Potensi pelanggaran dalam Pemilu masih sangat besar, kata Ariyanto, tidak hanya di Indonesia tetapi telah lumrah terjadi bahkan di negara maju lainnya. “Tidak heran bila masih terjadi praktik politik uang, kampanye hitang, dan pemilu yang menghilangkan hak pilih masyarakat. Urgensi pengawasan baik secara struktural dam fungsional dari seluruh elemen dapat meminimalisir  kekurangan yang ada. Tingginya biaya politik bila tidak terawasi secar masif juga dapat berpotensi mejadi satu konflik yang berkepanjangan,” sebutnya. (Reporter: Muslehuddin)